Ruang Baca Pascasarjana

Perpustakaan Universitas Andalas

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Analisis partisipasi masykt dlm formulasi peraturan daerah no 13 th 2010 tentang pembentukan pemerintahan nagari di kabupaten padang pariaman

Arosi febri yenti - Nama Orang;

Analisis partisipasi masyarakat dalam formulasi paraturan daerah no 13 tahun 2010 tentang pembentukan pemerintahan nagari di kabupaten padang pariaman
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan utk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masykt dlm proses perumusan perda tentang pembentukan dan pemekaran pemerintahan nagari di kab pdg pariaman.kebijakan pemerintahan daerah kab pdg pariaman dg lahirnya paraturan daerah kab pdg pariaman no 13 th 2010 tentang pembentukan nagari di kab pdg pariaman merupakan wujud dr keinginan nagari di kab pdg priaman yg mengingunkan pemekaran nagari. slm lahirnya no.13 th 2010 pemerintah kab pdg pariaman memiliki 46 nagari dg365 korong dan ada 2 kec yg hanya memiliki 1 pamerintah nagari. pamerintahan nagari yg mengusulkan utk melakukan pamekaran nagari jumlah sbk 6 pemerintahan nagari yaitu pamerintahan nagari III koto aur malintang malai III koto.lubuk alung,tandikat,kuranji hulu dan kuranji hilir.pemekaran dan pembentukan pemerintahan nagari pemekaran dilakukan dg peningkatan status korong menjadi nagari dan penggabungan beberapa korong menjadi sebuah pemerintah nagari proses pemekaran dan pembentukan nagari diawali dg adanya keinginan kelompok masykt utk melakukan pemekaran nagari dg membentuk suatu panitia pemekaran nagari yg berasal dr masykt korong atau gabungan beberapa korong dr panitia kemudian dilanjutkan ke pemerintahan nagari induk pemerintah kec dan pemerintah usahan masykt tersebut kemudian menjadi bahan masuk bagi pemerintah utk menetapkan sebuah kebijakan mengenai pemekaran nagari. dg demikian dlm menetapkan sebuah kebijakn mengenai pemekaran masykt dpt berpartisipasi dlm tahapan perumusan kebijakan,dimana usulan masykt menjadi dasar pertimbangan terhadap sebuah pemekaran nagari


Ketersediaan
#
Ruang Baca Pascasarjana 557 ARO A PWD
*21162520060*
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
557 ARO A PWD
Penerbit
pasca unand : Program Pasca Sarjana Universitas Andalas., 2017
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
557
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
partisipasi,formulasi peraturan daerah,pemerintaha
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Ruang Baca Pascasarjana
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?